Monday, December 3, 2018

Jokowi Teken Hukum Guru Honorer Jadi P3k, Timses: Bentuk Perhatian

Jokowi Teken Aturan Guru Honorer Makara P3K, Timses: Bentuk PerhatianAbdul Kadir Karding. (Foto: Ari Saputra/detikcom).

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 wacana Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Timses Jokowi menyebut hukum itu sebagai salah satu bentuk perhatian Jokowi kepada guru-guru honorer.

"Jadi ini bentuk perhatian, bentuk komitmen dari Pak Jokowi atas nasib guru-guru dan honorer kita. Guru sebagai faktor terpenting di dalam membangun SDM tentu harus dijamin kesejahteraannya, dijamin statusnya, dijamin kenyamanannya dan dijamin hidupnya," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).


Penerbitan PP 49/2018 ini, disebut Karding, sudah ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer. Karding menuturkan Jokowi telah menyiapkan kebijakan tersebut secara matang.

"Ternyata Pak Jokowi membisu tetapi tetap bekerja. Terbukti disiapkan begitu matang dan baik solusi pengangkatan honorer termasuk guru-guru honorer," ungkap Karding.


Karding menyebut kehidupan guru-guru honorer ketika ini dijamin oleh negara. Ketua DPP PKB itu menyebut rekan-rekannya sebagai guru honorer menyambut baik PP itu.

"Insyaallah dengan terbitnya PP 49 ini maka guru-guru honorer kita dan honorer-honorer seluruh Indonesia menerima perhatian negara. Kita berharap PP ini memacu dan memotivasi semoga harapan memperkuat SDM dalam rangka menyongsong industri 4.0 kita hadapi dengan baik," pungkas Karding.

Diketahui, Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 wacana Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi banyak sekali kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status PPPK.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjelaskan pentingnya hukum PPPK ini. Sebab, selama ini pemerintah menyadari masih banyak tengah honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan dukungan yang jelas.

"Saya berharap denah PPPK juga sanggup menjadi salah satu prosedur penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga bisa menuntaskan dilema tanpa menjadikan dilema baru," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Senin (3/12).


Saksikan juga video 'Tawaran Kemendikbud bagi Para Guru Honorer':

[Gambas:Video 20detik]



Sumber detik.com


EmoticonEmoticon